![]() |
( ILUSTRASI ) |
Amerika Serikat kembali menjadi pusat perhatian dunia seiring dengan memanasnya iklim politik domestik. Kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump di bidang imigrasi, keamanan dalam negeri, dan keterlibatan militer dalam negeri telah memicu protes besar-besaran di berbagai kota utama di AS, termasuk Los Angeles, Chicago, dan New York.
Pemerintahan Trump memerintahkan penempatan Garda Nasional dan pasukan Marinir ke beberapa wilayah, khususnya di negara bagian California, dengan dalih menjaga ketertiban umum pasca gelombang protes yang meningkat. Keputusan ini memicu kritik luas dari kelompok HAM dan politisi oposisi yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk militerisasi dalam negeri.
Mahkamah Banding sementara ini mengizinkan penempatan pasukan tetap berlaku, seraya menunggu hasil persidangan lebih lanjut mengenai keabsahan konstitusional keputusan tersebut.
Sabtu lalu, lebih dari 300 aksi unjuk rasa bertajuk “No Kings” berlangsung serentak di lebih dari 40 negara bagian. Gerakan ini menentang apa yang mereka sebut sebagai “kecenderungan otoriter” Presiden Trump, termasuk:
-
Penggunaan data Medicaid untuk menarget warga imigran.
-
Peningkatan penangkapan imigran non-kriminal oleh ICE (Badan Imigrasi dan Bea Cukai).
-
Usulan larangan perjalanan baru terhadap warga negara mayoritas Muslim.
Para demonstran juga menuntut penghapusan program deportasi cepat dan menolak pemisahan keluarga imigran di perbatasan.
Di tengah krisis politik, laporan keuangan terbaru menyebutkan bahwa Presiden Trump memperoleh pendapatan puluhan juta dolar dari aset kripto, terutama melalui platform dan NFT yang dikembangkan selama kampanye sebelumnya. Isu ini menambah sorotan terhadap potensi konflik kepentingan antara jabatan publik dan bisnis pribadi Trump.
Partai Demokrat menyerukan investigasi atas sumber dan legalitas pendapatan tersebut, terutama karena beberapa proyek kripto diduga terkait dengan perusahaan luar negeri.
Reaksi Politik & Publik
-
Partai Demokrat : Menyerukan pembentukan panitia khusus Kongres untuk menyelidiki tindakan militerisasi dalam negeri dan keterlibatan Presiden dalam bisnis pribadi.
-
Partai Republik : Sebagian besar loyalis Trump membela kebijakan sebagai “langkah perlindungan nasional yang sah”, namun beberapa senator menyuarakan kekhawatiran akan eskalasi kekerasan.
-
Aktivis sipil dan akademisi hukum menyatakan bahwa AS sedang berada di persimpangan krusial antara demokrasi dan otoritarianisme.
![]() |
( ILUSTRASI ) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar